Bincang Pemilu di Tribun Ambon, Astuti Ajak Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Tahapan

humasbawaslumaluku-Sejak dimulainya Pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum tahun 2024 yang telah berjalan pada 14 juni yang lalu, Bawaslu Provinsi Maluku semakin mengintensifkan segala potensi dan sumber daya yang ada dalam mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu yang saat ini sudah dimulai.

Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Astuti Usman saat mengikuti bincang Pemilu di Tribun Ambon. Kegiatan ini merupakan dialog dengan tema Kesiapan Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu 2024 yang disiarkan secara live melalui kanal Youtube Tribun Ambon. Acara ini dikemas dengan nama Tribun Bastori yang dipandu oleh Presenter Adjeng Tahalea, bertempat di kantor redaksi Tribun Ambon. Selasa (21/06/2022).

“Segala kesiapan dilakukan, berbagai bimbingan teknis kepada jajaran sampai ke tingkat bawah. Meski demikian, peran serta mereka yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat, organisasi kepemudaan maupun komponen mayarakat lainnya untuk terlibat sebagai pengawas pertisipatif dalam mengawasi Pemilu tetap kami harapkan” ujar Astuti.

“Selain itu, di awal tahapan ini, kita baru saja membuka program Meja Pemantau Pemilu. Lewat program ini kami berharap dan  mengajak LSM yang ada untuk terlibat dan mendaftarkan diri sebagai pemantau pemilu. Kami berharap program seperti Meja Pemantau Pemilu , Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif mampu membuka akses sebesar besarnya bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam Pengawasan Pemilu,” lanjut dia.

Astuti mengatakan Bawaslu saat ini telah melakukan pemanfaatan teknologi dalam hal Penyelesaian Sengketa dan Penindakan Pelanggaran dengan membuat beberapa aplikasi  yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan peloporan dugaan tindak pelanggaran.

“Tentunya Bawaslu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang sudah semakin maju. Di Bidang Penyelesaian Sengketa dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu telah meluncurkan SIPS dan Sigap Lapor yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa maupun dugaan terjadinya pelanggaran,” jelas dia. (**)