Buka Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran Pemilu, Puadi Minta Jajaran Pengawas di Maluku Lakukan Dua Hal Ini
|
humasbawaslumaluku-Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Puadi membuka kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Maluku bertempat di Hotel Santika Kota Ambon, Selasa (10/01/23).
diikuti oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota Se Provinsi Maluku, kegiatan ini Bertujuan untuk meningkatkan efisieni kinerja dan akurasi data penanganan temuan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang nantinya diharapkan dapat mempermudah pemantauan proses tahapan penanganan temuan dugaan pelanggaran.
Dalam kesempatan tersebut Puadi menyampaikan kepada peserta kegiatan untuk dapat mengikuti dengan baik dan fokus pada penyampaian materi yang akan disampaikan. Puadi mengatakan dalam pelaksanaan tahapan Pemilu yang saat ini sedang berlangung, ada beberapa hal yang menjadi kepentingan Bawaslu kedepan.
Pertama adalah menjaga daulat rakyat. Dikatakannya ada satu harapan yang dimiliki atas nama lembaga Bawaslu walaupun kenyataannya begitu banyak dinamika dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Untuk itu menjadi satu komitmen bersama Bawaslu untuk bisa bisa menjaga hak-hak rakyat untuk dapat mengafirmasi apa yang disebut dengan keadilan pemilu,” tegas Puadi.
Yang kedua kata Puadi adalah, merawat apa yang disebut dengan prinsip jujur dan adil. Menurut pria yang pernah menjabat sebagai Pimpinan Bawaslu DKI Jakarta ini, bahwa kepentingan untuk merawat jujur dan adil sebagai esensi politik hukum dalam membangun satu kekuatan menjadi hal substansif untuk dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya.
Selain membukan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran, Puadi juga melakukan supervisi ke Bawaslu Kota Ambon. Supervisi ke Bawaslu Kota Ambon selain melakukan pengecekan kesiapan dalam pengawasan, juga untuk melakukan peningkatan terhadap kualitas SDM dalam bidang penanganan pelanggaran.
