Jelang Launching Pengawasan Pilkada 2020, Bawaslu Sambangi Kejaksaan Tinggi, Polda dan Dewan Provinsi

humasbawaslumaluku-Jelang launching Pengawasan Pilkada 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku pada Jumat, 3 juli 2020 melakukan silaturahmi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi, Kapolda dan Ketua DPRD Provinsi, yang bertempat di kantor Kejati, Mapolda dan Kantor DPRD Provinsi Maluku.

Dipimpin Abdullah Ely, kehadiran Bawaslu di kantor Kejaksaan diterima langsung oleh Kajati Maluku, Yudi Handono didampingi oleh para asisten di lingkup korps Adhyaksa. Membuka percakapan,  Abdullah memperkenalkan pimpinan Bawaslu yang hadir yakni; Koordinator divisi pengawasan Paulus Titaley, Kordinator divisi Penindakan Pelanggaran Thomas Wakano, Koordinator divisi sumber daya manusia Subair dan Koordinator divisi penyelesaian sengketa Astuti Uman.

Pria yang akrap disapa Uya ini mengatakan selain mempererat komunikasi dan kordinasi tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, kehadiran Bawaslu di Kejaksaan untuk mengundang Kajati agar dapat berkenan hadir di kantor Bawaslu dalam kegiatan launching Pengawasan Pilkada 2020 yang sedianya akan dilaksanakan pada selasa 7 juni 2020.

“kami mengundang  bapak agar kiranya dapat hadir dan memberikan arahan pada empat Kabupaten penyelenggara Pilkada, harapan kami tahapan pilkada yang saat ini tengah berjalan dapat berlangsung dengan aman dan pada akhirnya dapat melahirkan pemimpin yang baik untuk masyarakat”. Ujar Abdullah.

Menyambung apa yang disampaikan oleh Abdullah, Koordinator divisi Pengawasan Paulus Titaley mengatakan nantinya kegiatan ini akan juga melibatkan forkompimda pada Kabupaten Penyelenggara Pilkada. Menurut pria yang akrap disapa Ilop ini, launcing pengawasan Pilkada 2020 akan dilakukan secara virtual mengingat pandemic covid 19 yang tengah mewabah di Maluku.                          

“ini juga untuk mensinergikan fungsi pengawasan yang adalah tugas semua elemen masyarakat, kami merasa hal ini penting karena Bawaslu tidak bisa sendiri dalam melakukan kerja pengawasan, perlu kerjasama antar semua komponen,” Terangnya.

Menurut Ilop, 4 kab kota yang akan menyelenggarakan pilkada pada 9 Desember nanti, memiliki ciri khas dan tantangan serta keterbatasan akses. dia mengatakan keterbatasan yang dikamaksud yakni jaringan internet, sarana komunikasi dan transportasi penghubung antar pulau.

“Dimasa pandemic ini transportasi yang tidak ada, dibatasi oleh jumpa atau pertemuan langsung. Dimana ini menjadi tantangan dan Bawaslu butuh kerjasama untuk mengoptimalkan fungsi dan tugas pengawasan, semua elemen masyarakat harus bisa mengawasi bersama-sama, tanpa mengurangi kualitas dari pengawasan penyelenggaraan pilkada, disamping itu protokol kesehatan sudah menjadi harga mati dimasa pandemic ini,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut Kajati Maluku, Yudi Handono  mengatakan dirinya beserta jajaran selalu siap  memberikan dukungan bagi Bawaslu dalam melakukan tugas pengawasan. Dia mengatakan pihaknya akan senantiasa memperkuat Bawaslu hingga hal yang menjadi kendala dapat diselesaikan secara bersama-sama.

“Kehadiran bapak dan ibu menjadi sesuatu yag baik bagi kami, dimana kegiatan pada selasa mendatang nanti kita akan fokuskan pada hal-hal yang sifatnya taktis, termasuk arahan dan pencerahan-pencerahan harus betul-betul bisa diterima dan informasinya bisa tersampaikan dengan baik, tahapan-tahapan Pilkada yang dilewati tentunya juga harus jelas, tegas dan transparan,” ujar yudi.

Pria yang pernah menjabat sebagai Wakajati Bali ini juga mengatakan tugas Bawaslu kedepannya akan semakin berat dimana fungsi kontrol sangat diperlukan.

“Namanya pengawas, Kalau pengawasan controlnya kurang, tentunya ini akan membahayakan, terutama pada stablitas dan keadilan karena jurdilnya kita itu adanya di pengawasan,” tambahnya.

Di akhir penyampaiannya Kajati mengatakan penyelenggaraan Pilkda ini harus betul-betul live dan terbuka. sehingga setiap perkembangan selalu terlaporkan dan diketahui oleh jajaran di tingkat pusat, hingga tujuan sukses penyelenggaraan Pilkada dapat tercapai.

Usai bersilaturahmi dengan Kajati, Pimpinan Bawaslu melanjutkan silaturahmi ke Kapolda di kantor Kepolisan Daerah Maluku.

Diterima Kapolda, Irjen Pol Baharuddin Djafar. Bawaslu menyampaikan maksud yang sama sewaktu berada di Kejaksaan Tinggi beberapa jam yang lalu. Dimulai dari pengawasan tahapan lanjutan yang telah berjalan, optimalisasi fungsi pengawasan dengan melibatkan stakeholder, hingga himbauan tentang intergritas dan netralitas.

Menanggapi apa yang disampaikan Bawaslu, Kapolda menyambut baik rencana kegiatan tersebut. Untuk itu dirinya mengatakan sinergitas harus tetap terjaga hingga proses pelaksanaan Pilkada 2020 dapat berjalan dengan baik sesuai rencana. “saya menyambut baik kegiatan ini, susksesnya pelaksanaan Pilkada berawal dari sinergitas yang baik, penagek hukum dan penyelenggara haruslah satu kata, kerjasama harus terus ditingkatkan. Kalau ini dilakukan maka kita tidak akan mudah dimainkan oleh para pemain politik yang ingin merusak,” jelas Kapolda.

Mantan Kapolda Sulawesi Barat ini mengatakan kehadirannya saat launching pengawasan nanti akan membicarakan hal teknis kepada jajaran Kepolisian di Kabupaten, hingga arahan dan kebijakan bisa tersampaikan dan dilaksanakan dengan baik.

Diakhir kesempatannya Kapolda meminta kepada Bawaslu untuk dapat membuat edaran kepada Kabupaten Penyelenggara Pilkada yang mana berisi tentang netralitas dan kepatuhan terhadap aturan yang telah ada.

“Jika nanti dengan aturan yang telah ditetapkan terjadi pelanggaran, ada Gakkumdu yang akan memperingatkan sehingga pelaksanaan pilkada ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada  gangguan,” Pungkasnya.

Sambutan yang sama disampakan oleh Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury. Dia mengatakan pentingnya untuk memperisiapkan diri, hingga tujuan menghadirkan pilkada yang berkualitas  dapat tercapai.

“Keterilibatan berbagai pihak mutlak diperlukan untuk suskesnya Pilkada, walaupun Pilkada ini berlangsung di Kabupaten, namun saya kira Provinsi  tetap memiliki tanggungjawab dalam kaitannya dengan tugas-tugas semacam ini,” ujar Lucky saat menerima kunjungan Pimpinan Bawaslu di kantronya.

Kepada Bawaslu dia mengatakan pentingmya menjaga kesehatan dan keamanan diri ditengah mewabahnya covid 19. “pengawasan ini merupakan tugas Negara, walaupun demikian Penggunaan alat pelindung diri sesuai dengan standar kesehatan yang telah ditetapkan menjadi sesuatu yang mutlak untuk dilakukan,” tandasanya.

Selain dengan Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah dan Dewan Provinsi, sebelumnya Pimpinan Bawaslu Maluku pada Kamis, 2 Juli juga telah melakukan pertemuan dengan Pimpinan Kodam XVI Pattimura yang mana Bawaslu juga mengundang Panglima Kodam untuk dapat hadir pada acara launching Pengawasan Pilkada 2020.

Untuk diketahui, Pemilihan Umum Kepala Daerah 2020 di provinsi Maluku akan dilaksanakan pada empat Kabupaten yakni, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Aru. (hps)