Lompat ke isi utama

Berita

Tepat Setahun Jelang Pencoblosan, Bawaslu Maluku Galang Partisipasi Masyarakat, Bentuk Komunitas Digital dan Posko

Tepat Setahun Jelang Pencoblosan, Bawaslu Maluku Galang Partisipasi Masyarakat, Bentuk Komunitas Digital dan Posko

humasbawaslumaluku-Perhelatan pemilu serentak 2024 akan mencapai puncaknya pada tahun depan, saat pemungutan suara di TPS 14 Februari 2024. Jika dihitung mundur dari hari ini, kiranya tepat setahun akan dilangsungkannya prosesi pencoblosan tersebut, yang akan menyuguhi para pemilih para calon wakil rakyat untuk menyalurkan kepentingan mereka.

Bawaslu Maluku secara resmi, membentuk komunitas digital jarimu awasi pemilu dan posko aduan masyarakat terkait penerimaan permasalahan, dalam ihwal penyaluran hak pilih, disinyalir kerap menjadi kendala dari setiap pagelaran, sekaligus sebagai upaya dalam menggalang partisipasi masyarakat.

Komisioner Bawaslu Maluku, Thomas Tomalatu Wakanno mengatakan bahwa menuju satu tahun pelaksanaan pemilu tersebut, khususnya pemungutan suara, telah menjadi kesepakatan di tingkat pusat antara Komisi II DPR, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, maka perlu adanya kesiapan dari seluruh jajaran pengawas agar terus mendorong partisipasi di dalamnya. 

“Tersisa satu tahun menuju pemungutan suara pemilu serentak, bagi pemilu DPR, DPD, DPRD, dan pemilihan Presiden, kerja-kerja pengawasan itu harus didukung oleh masyarakat luas”, harapnya, pada deklarasi siaga pengawasan satu tahun menuju pemilihan umum 2024 berlangsung di Manise Hotel Ambon, Selasa, 14 Februari 2023.  

Ia mengakui secara jumlah, pengawas pemilu saat ini memiliki keterbatasan untuk menjangkau semua wilayah, apalagi jika melihat kondisi geografis Maluku yang kepulauan. Partisipasi masyarakat mutlak digencarkan agar bergandengan tangan melakukan pengawasan partisipatif.

Tak jauh berbeda, Stevin Melay turut mengomentari akan pentingnya membuka pintu partisipasi yang semestinya memang dilakukan oleh Bawaslu dalam menjaring seluruh masyarakat untuk ikut terlibat dalam mengawasi perhelatan pemilu ini.

“Gambaran secara empirik, kuantitas jumlah personil pengawas kami sangat minim, sehingga pengawasan partisipatif itu kita lakukan dengan mengajak, membangun kolaborasi dengan seluruh stakeholder,” ungkap Stevin.

Pria yang diketahui merupakan personil baru pada jajaran pimpinan Bawaslu Maluku tersebut, juga angkat topi akan adanya program yang sebelumnya dijalankan, secara khusus Ia menceritakan keberhasilan SKPP sebagai salah satu wadah bagi kawula muda dalam terlibat mengawasi sekaligus melaporkan adanya dugaan pelanggaran.

Stevin mengenalkan hadirnya wadah serupa, dengan dibentuknya komunitas digital  pengawas partisipatif, kendati berbeda dengan program sebelumnya, namun dapat mengakomodasi semua pihak, dikarenakan sifatnya yang dapat dengan mudah diakses melalui media komunikasi digital yang sudah barang tentu dimiliki oleh siapa pun saat ini.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Daim Baco Rahawarin mengatakan selain deklarasi untuk menciptakan pemilu yang damai nan berintegritas, juga sarana penguatan dan sinergitas dalam hal pencegahan, pengawasan, hubungan antar lembaga, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat kepada pemangku kepentingan terkait.

Daim menjelaskan, upaya pencegahan selalu diupayakan agar angka pelanggaran yang dapat menciderai penyelenggaraan pemilu dapat dihindari. “Selain pencegahan, aspek pengawasan tetap menjadi fokus utama dalam melakukan kerja di lapangan,” ucapnya.

Selain terlibat, masyarakat perlu mengetahui sejauh mana kinerja yang telah berhasil dengan mengunjungi kanal media sosial yang tersedia. “Penyebarluasan informasi hasil pengawasan, proses sosialisasi disiarkan melalui beberapa media yang dapat dengan mudah dijangkau serta diakses oleh semua pihak,” tutupnya.

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle