Bawaslu MBD Gelar Evaluasi Pengawasan Pemilu 2024, Wakil Bupati: Demokrasi Telah Tumbuh di Tengah Tantangan Geografis

humasbawaslumaluku – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Mitra, Evaluasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Rabu (17/9), bertempat di ruang pertemuan Tiakur Beach.

Acara ini dihadiri oleh partai politik peserta Pemilu 2024, organisasi kepemudaan, media massa, serta para kepala desa dan kelurahan. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati MBD, Ary Kilikily, yang didampingi Forkopimda, Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Negeri MBD, Kapolres, dan Ketua KPU.

Anggota Bawaslu Provinsi Maluku, Stevin Melay, dalam sambutannya menekankan pentingnya evaluasi sebagai upaya memperbaiki kualitas pengawasan ke depan.

“Kegiatan ini kami laksanakan dengan melibatkan banyak stakeholder. Evaluasi menjadi ruang untuk meninjau kembali apa yang sudah dilakukan sekaligus menerima masukan dari mitra pengawasan. Hal ini penting agar pengawasan Pemilu ke depan menjadi lebih baik,” jelas Stevin.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan serupa digelar di 11 kabupaten/kota se-Maluku dengan tujuan menghimpun sumbangsih pemikiran dari berbagai pihak. Menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135, Stevin menjelaskan adanya pemisahan rezim Pemilu. Pemilu legislatif dan presiden akan digelar 2029, sementara Pilkada paling lambat dua tahun setelahnya.

“Bawaslu di semua tingkatan akan selalu siap dengan pembekalan memadai dalam hal pengawasan maupun penanganan pelanggaran, karena ini adalah tanggung jawab moral kami kepada bangsa dan negara,” tegasnya.

Apresiasi Wakil Bupati MBD, dalam sambutannya, Wakil Bupati Ary Kilikily menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Kabupaten MBD.

“Pemilu 2024 menjadi bukti ketangguhan demokrasi di MBD. Meski dihadang kondisi geografis yang unik dan penuh tantangan, kita berhasil melaksanakan Pemilu dan Pemilihan dengan baik serta tanpa gangguan yang berarti,” ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya evaluasi terutama dalam konteks geografis kepulauan. Beberapa isu strategis yang perlu dijawab adalah efektivitas distribusi logistik ke pulau-pulau terpencil, optimalisasi pemutakhiran data pemilih, kendala komunikasi akibat keterbatasan sinyal, serta waktu yang dibutuhkan untuk menjangkau 17 kecamatan.

“Kedepannya, kapasitas logistik dan dukungan teknologi harus diperkuat. Sinergi dengan TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan juga menjadi kunci dalam menjawab tantangan di daerah kepulauan,” tambah Ary.

Ia menutup sambutannya dengan ajakan untuk terus memperkuat demokrasi yang inklusif. “Kondisi geografis adalah takdir, tetapi bagaimana kita mengelolanya adalah pilihan. Mari kita bekerja bersama demi demokrasi yang semakin berkualitas, menjangkau seluruh pulau di Kabupaten MBD,” tutup dia.

Pembukaan Kegiatan ditandai dengan pemukulan tifa secara bersama-sama oleh Wakil Bupati dan pejabat yang hadir sebagai simbol kebersamaan dalam memperkuat pengawasan demokrasi di Kabupaten Maluku Barat Daya.